|
| Bank Dunia sumber: polis.iupui.edu |
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan
Wanandi menyatakan komitmen penyediaan perumahan subsidi oleh World Bank
senilai US$400 juta tersebut sudah hampir masuk tahap finalisasi.
Bentuk komitmen World Bank akan dituangkan
dalam subsidi down payment (DP) dalam pembelian rumah oleh
MBR.
Nantinya, World Bank akan bekerjasama
dengan sejumlah bank dalam negeri untuk memudahkan biaya DP.
MBR yang tidak memiliki gaji tetap atau
pekerja informal juga dapat menikmati fasilitas ini.
Hal tersebut berbeda dengan subsidi
pemerintah selama ini melalui skema Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan
(FLPP).
Dalam FLPP, subsidi pemerintah diberikan
dalam bentuk suku bunga rendah serta cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka
waktu kredit.
Selain itu, penerima subsidi haruslah yang
memiliki gaji tetap atau pekerja formal.
“Jadi semacam subsidi down payment.
DP ini kan bisa sampai 30%, nah itu dia semua yang bayar. Sehingga dengan bunga
yang sekarang ini, you bisa bayar cicilan dengan gampang,”
kata Sofjan, di kantornya, Rabu (26/7/2017).
Saat ini, Sofjan mengatakan World Bank
masih memfinalisasi program tersebut, utamanya perihal bentuk dana bantuan
dengan Kementerian Keuangan.
“Jadi tinggal approval. Saya
pikir ini mestinya cepat selesai, karena ini tinggal final task dengan
Kemenkeu,” ujarnya.
Rencananya, bantuan World Bank akan
dilakukan bertahap. Pada tahap selanjutnya, World Bank akan menggelontorkan
dana mencapai US$780 juta.
Sofjan menyebut sejumlah bank sudah
menyatakan kesiapan untuk terlibat, baik bank BUMN, bank pembangunan daerah
(BPD) maupun bank swasta.
“Ada BRI, BTN, BCA, Bank Jabar mau. Ada
juga Bank (CIMB) Niaga, Bank DKI. Selama ini mereka punya kemampuan untuk mau,”
ujarnya.
Sofjan mengatakan program baru dari World
Bank tersebut membantu pemerintah untuk mengatasi backlog, selain
dengan cara FLPP.
“Karena kalau FLPP ndak cukup.
Ini cara lain untuk menambah. Khusus untuk rumah subsidi,” ujarnya.
Usai pertemuan dengan Presiden World Bank
Jim Yong Kim, Wapres JK menyatakan fokus pembicaraan antara Jim dan dirinya
adalah membicarakan perihal penanganan gizi buruk (stunting) dan
kemiskinan.
Selain itu, keduanya juga menyinggung
perihal pendanaan infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya, World Bank
menyarankan Indonesia untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pendanaan proyek.
“Selama ini kan kita mempunyai sistem (pendanaan)
yang tidak hanya satu, ada kerja sama, multilateral, ada bilateral ada juga
dalam negeri, itu semua kita bahas,” jelas Wapres.
Referensi : properti.bisnis.com
0 komentar:
Posting Komentar