Diinisiasi sejak era Presiden Soekarno
sebagai presiden pertama Republik Indonesia, wacana tentang pemindahan ibu kota
dari Jakarta kini kembali mencuat.
Kali ini, pada periode kepemimpinan presiden ketujuh, Joko
Widodo, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
rencana pemindahan ibu kota kembali mencuat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya (Bappenas)
sedang menyiapkan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang
akan rampung tahun ini.
Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini.
Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.
Menurut Country Manager Rumah.com,
Wasudewan, ada beberapa lokasi yang dianggap paling ideal untuk
ibu kota baru lantaran beberapa faktor. Salah satunya adalah Palangkaraya
sebagai ibu kota Provinsi Kalimatan Tengah.
“Palangkaraya merupakan daerah antigempa, di samping wilayahnya
masih memiliki ratusan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk
pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru,” jelas
Wasudewan.
Selain Palangkaraya, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon
ibu kota menurut Wasudewan adalah Jonggol, Jawa Barat, seperti yang pernah
diwacanakan pada periode Presiden Soeharto.
Alternatif lainnya adalah Karawang, karena saat ini pertumbuhan
industrinya relatif lebih berkembang.
“Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu,
Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 km dari pusat Jakarta bisa
jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak dipertimbangkan oleh
pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya
sudah cukup baik,” imbuhnya.
Wasudewan menambahkan bahwa pemindahan ibu kota suatu negara
bukanlah hal yang baru, namun bila ini terjadi di Indonesia, nampaknya
Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital.
Karenanya, selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur
digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.
“Issue yang sedang menghangat ini
juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan.
Untuk itu kami mencoba memberikan solusi bagi para pencari lahan baik untuk
rumah maupun yang lain untuk mendapatkan transparansi data properti yang kami
hadirkan melalui Rumah.com Property Index,” jelas Wasudewan.
Data Rumah.com Property Index ini cukup penting digunakan karena
merupakan hasil analisis dari 400.000 listing properti yang diakses 3,4 Juta
pengunjung Rumah.com setiap bulannya. Dimana para pengunjung tersebut juga
mengunjungi 17 Juta halaman properti Rumah.com setiap bulan.
Sebagai contoh, dari listing yang ada
di Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangkaraya masih dibanderol
cukup terjangkau, kisaran Rp350 ribu per meter persegi untuk lahan yang
terletak strategis tepat di tepi jalan.
Sementara untuk lahan kosong yang lokasinya lebih jauh dari
pusat kota, harga dipasaran jauh lebih murah lagi yakni hanya sekitar Rp40 ribu
per meter persegi.
Menurut Wasudewan, kenaikan harga tanah biasanya akan terjadi
jika pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya
atau jika sudah mulai marak pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol
dan lain-lain.
Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu
mencegah permainan spekulan tanah.
Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk
harga tanah itu naik, karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu
kota baru tersebut maka pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat
tinggal.
“Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar
karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, isu
utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu
kota ini adalah spekulan tanah. Sehingga kebutuhan akan transparansi data
properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting,” pungkas Wasudewan.
Referensi : rumah.com
0 komentar:
Posting Komentar