PT Bank Tabungan Negara, Tbk. akan bekerja sama dengan Kementerian
ATR/BPN melalui Program Operasi Nasional Agraria (Prona) guna memuluskan
penyaluran pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pekerja sektor informal
senilai Rp100 miliar tahun ini.
Managing
Director BTN Handayani mengatakan selama ini status lahan girik atau milik adat
yang konversi haknya ke negara belum didaftarkan melalui kantor pertanahan
menjadi penghambat utama penyaluran kredit perbankan bagi pekerja informal
untuk mendapatkan rumah yang layak. Pasalnya, lahan girik tidak bisa dijadikan
jaminan pinjaman kepada perbankan dan memakan waktu yang lama dalam
memprosesnya.
Oleh
karenanya, dengan kerja sama bersama Kementerian ATR/BPN, perbankan dapat
menyalurkan pinjaman dengan fokus utama kepada masyarakat yang
telah memperoleh sertifikat tanah dari program PRONA.
“Supaya
mempercepat prosesnya, kami mau bekerja sama dengan kementerian ATR
dengan program prona. Kami fokuskan dengan masyarakat yang mendapatkan
sertifikat sehingga tanah yang dimiliki sudah bankable. Sasaran
berikutnya pun kami mapping kan dengan ATR,” katanya Senin (24/7).
Handayani
menuturkan KPR bagi pekerja informal ini mencakup tiga bentuk bantuan yakni
pembelian rumah baru dengan plafon atas senilai Rp75 juta, renovasi bangunan
serta pembangunan di atas lahan masyarakat. Akan tetapi kata dia karena harga
rumah di Jakarta sudah tidak ada yang menyentuh harga Rp75 juta, maka para
pekerja informal lebih banyak memilih renovasi. Adapun pekerja informal ini
meliputi para pedagang kecil, petani, dan nelayan.
Referensi : properti.bisnis.com
0 komentar:
Posting Komentar