Maraknya pembangunan infrastruktur yang
dilakukan pemerintah dinilai belum bersinergi dengan sektor hunian untuk
rakyat.
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda
mengatakan masifnya pembangunan infrastruktur memang harus
dilakukan. Pasalnya pembangunan infrastruktur pastinya akan membuat
daerah-daerah menjadi lebih berkembang dan lebih produktif dalam pergerakan
barang dan jasa.
Namun demikian dia menyoroti berbagai
infrastruktur yang ada belum sinkron dengan rencana pengembangan properti.
Tidak hanya jalan tol melainkan semua yang menyangkut infrastruktur termasuk
pembangunan LRT dan MRT sebagai bagian dari TOD (Transit Oriented
Development).
Tercatat harga tanah di rencana
simpul-simpul MRT di sekitaran Lebak Bulus, tanah-tanah di sekitar Cimanggis
dan Bekasi Timur yang direncanakan dilintasi LRT telah naik beberapa kali lipat
dalam 2 tahun terakhir.
"Yang seharusnya tanah-tanah di
simpul-simpul TOD tersebut dapat digunakan untuk penyediaan hunian murah untuk
rakyat," katanya dikutip Jumat (21/7).
Dia menuturkan pemerintah terlalu lama
absen dalam mengamankan tanah-tanah tersebut. Belum lagi bila kita melihat
perencanaan pengembangan kota-kota baru termasuk Kota Baru Maja yang kurang
memerhatikan dampak dari pembangunan infrastruktur.Bahkan sebelum jalan dan
infrastruktur dibangun, harga sudah naik dan akan menjadi terlalu tinggi ke
depan sehingga semakin sulit untuk membangun rumah murah disana.
Di sisi lain, pemerintah dianggap tidak
tanggap untuk segera dapat melakukan zonasi khusus untuk rumah murah. Tidak
ada zoning khusus, sehingga siapapun bisa membebaskan lahan dan aksi
spekulasi terus tumbuh. Kalaupun akan dilakukan pengembangan lahan,
semestinya perizinan tidak akan keluar kecuali dikembangkan sebagai hunian
murah.
“Di satu sisi pembangunan infrastruktur
akan berdampak luar biasa, namun pemerintah perlu diingatkan untuk dapat juga
mengamankan tanah-tanah yang masih bisa digunakan untuk hunian murah agar tidak
terus naik, " tekannya.
Hal ini beralasan, karena saat ini
dikhawatirkan tanah-tanah di simpul TOD hampir semua telah dikuasai oleh swasta
bahkan BUMN pun memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk pembangunan properti.
Yang sangat disayangkan adalah pengembangan properti yang dimaksud bukan
diperuntukan untuk hunian atau apartemen murah melainkan komersial.
BUMN Karya sebutnya sudah semestinya
menjadi yang terdepan dalam pengembangan rumah atau rumah susun murah berbasis
TOD bukannya malah memanfaatkan posisi BUMN-nya untuk menguasasi lahan-lahan di
seputaran TOD.
Saat ini tercatat beberapa BUMN Karya
seperti PT Adhi Karya Tbk yang tengah merintis 6 kawasan hunian TOD
senilai Rp24,2 triliun.
Budi Sadewa, Direktur ADHI
menyebut lima diantaranya akan diluncurkan tahun ini. Sepanjang semesterI
silam, perseroan telah meluncurkan tiga proyekLRT city yakni 16,9 ha di
Eastern Green Apartment di Bekasi, 14,8 ha di Royal Sentul Park Bogor, dan
teranyar diGateway Park Jaticempaka seluas 5,1 ha.
Budi melanjutkan untuk ekspansi LRT city
ke depannya, induk usaha telah mengucurkan pendanaan senilai Rp1,39 triliun
kepada divisi usahanya itu. Saat ini dari suntikan yang ada, Rp600 miliar
diantaranya telah terserap untuk belanja lahan.
Referensi : properti.bisnis.com
0 komentar:
Posting Komentar