Empat
puluh tahun terakhir jumlah penduduk perkotaan meningkat cukup signifikan.
Tahun 1976 penduduk di perkotaan baru mencapai 37,9 persen kemudian menjadi
45,1 persen tahun 1996, dan 2016 jumlahnya menjadi 54,5 persen. Jumlah penduduk
yang cukup besar ini menimbulkan berbagai masalah perkotaan, seperti
kemiskinan, kawasan kumuh, dan kriminalitas.
Masalahnya menjadi tidak mudah diatasi karena
terbatasnya dana pemerintah untuk mengelola dan membangun kawasan perkotaan.
Masalah lain yang dihadapi adalah tidak terkendalinya tata ruang, perubahan
tata guna lahan, dan masalah sosial lain akibat lemahnya pengelolaan sumber
daya manusia.
Dampak dari
persoalan itu kota menjadi rentan secara sosial dan ekonomi. Kota yang bagus
atau tangguh adalah apabila secara fisik , sosial, dan ekonomi mampu menjawab
segala permasalahan perkotaan. “Kota harus bisa menyediakan air minum,
mengelola air limbah, daur ulang, menerapkan pembangunan green building, memiliki sistem transportasi massal
yang terintegrasi, punya manajemen pengelolaan bencana, dan sebagainya,” ujar
Menpupera Basuki Hadimuljono pada acara Business and Policy Round Table for
Implementation of Resilient Cities di Jakarta, Kamis (9/3).
Saat ini PBB punya
program untuk menyeleksi 100 resilient cities (kota
tangguh) terbaik di dunia dan beberapa kota di Indonesia seperti Semarang dan
Jakarta yang tengah mengejar prestasi untuk menjadi bagian dari 100 kota
tangguh di dunia. Beberapa upaya tengah dilakukan pemerintah khususnya untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan.
Menurut Basuki, pembenahannya tidak mudah karena
kota-kota di Indonesia kondisi geografis dan penduduknya sangat variatif. Perlu
upaya dan inovasi baru agar layanan dasar dapat terpenuhi. Salah satu
upaya yang dilakukan Kemenpupera adalah mengembangkan kota-kota tematik dengan
memerhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. “Akses pelayanan dasar
menjadi agenda semua kota, dengan itu akan terwujud kota yang inklusif,
aman, berketahanan, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
0 komentar:
Posting Komentar