Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Kemenpupera) tahun ini menganggarkan Rp8,2 triliun untuk perumahan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebanya 95 persen dana tersebut atau
senilai Rp7,86 triliun akan digunakan untuk pembangunan fisik seperti rumah
susun (rusun), rumah khusus, rumah swadaya, dan bantuan prasarana, sarana, dan
utilitas (PSU). Sisanya untuk pembangunan non fisik.
“Penggunaannya
hampir 54 persen akan difokuskan untuk pembangunan perumahan di Indonesia
bagian timur, sisanya baru untuk wilayah barat,” ujar Syarif Burhanuddin,
Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera di Gedung Parlemen Senayan, Kamis
(13/7).
Anggaran yang cukup besar ini diharapkan menjadi
stimulus bagi semua pemangku kepentingan untuk menggerakkan pembangunan
perumahan. Syarif menyatakan dana sebesar itu sebetulnya masih kurang untuk
memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang jumlahnya sangat banyak. Untuk
itu perlu peran lebih aktif dari pemerintah daerah (pemda), pengembang,
perbankan, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan perumahan di seluruh
wilayah Indonesia. Anggaran Rp7,6 triliun itu akan dipakai Kemenpupera
membangun hunian sebanyak 142.336 unit.
Hunian yang akan dibangun itu ditujukan untuk pekerja
industri 377 unit, PNS 522 unit, mahasiswa 885 unit, santri 570 unit, dan
TNI/Polri 130 unit. Alokasi paling banyak untuk nelayan 2.731 unit,
masyarakat di daerah tertinggal 1.410 unit, masyarakat terdampak pembangunan
547 unit, daerah perbatasan 395 unit, dan kalangan MBR lain 10.769 unit.
Fisik yang dibangun berupa rusun sebanyak 13.253 unit,
rumah khusus 5.083 unit, rumah swadaya 110 ribu unit, dan bantuan PSU 14 ribu
unit. Penerima manfaat terbesar rumah swadaya di kawasan tidak layak huni
sebanyak 106.757 unit, penanganan kumuh 1.116 unit, dan pengembangan kawasan
pariwisata 2.127 unit. “Hingga Juli 2017 progres fisik pembangunan
perumahan sudah 42,5 persen. Tragetnya akhir tahun ini seluruh program bisa
diselesaikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” imbuhnya.
0 komentar:
Posting Komentar