Pengembangan rumah murah atau hunian bersubsidi di sejumlah
daerah terhambat persoalan pembiayaan. Pengembang menghadapi kendala lamanya
pencairan KPR dan kredit konstruksi.
“Semestinya
pencairan kredit konstruksi dan KPR untuk rumah subsidi bisa dipercepat,
misalnya kami sudah siap 100 rumah, data konsumen juga siap tapi yang dicairkan
hanya dua unit dalam sebulan. Ini jadi kendala di lapangan padahal kami
menargetkan bisa membangun sebanyak 10 ribu unit pada tahun ini,” ujar Ketua
Umum Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) Aris Suwirya,
di Jakarta, Jumat (7/7).
Anggota Apernas sejauh ini konsentrasinya
mengembangkan rumah bersubsidi di kawasan Indonesia Timur. Hingga Juli 2017
Apernas sudah membangun 3 ribu rumah sederhana untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) seharga Rp100 jutaan. Lokasinya tersebar di
beberapa wilayah seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Selatan, Samarinda, hingga Nunukan. Suplai terbanyak di Nunukan
sebanyak seribu unit yang berada di daerah perbatasan.
Apernas rencananya akan memperluas jangkauannya dengan
membangun rumah bersubsidi di kota-kota lain. Kebutuhan rumah murah untuk
kalangan MBR sangat besar sehingga berapapun suplainya akan terserap pasar.
Yang diperlukan dukungan dari pemerintah berupa kemudahan regulasi khususnya di
daerah. Aris mengakui kendati program pembangunan sejuta rumah sudah berjalan
dua tahun sosialisasi ke daerah belum merata. Karena itu banyak MBR belum
mengetahui berbagai kemudahan untuk memiliki rumah. Lambannya penyaluran KPR
dari kalangan perbankan dinilai Aris akibat dari kurang meratanya sosialisasi
itu.
0 komentar:
Posting Komentar